Kepala BMKG Membicarakan Ancaman Di Pantai Utara Jakarta

Kepala BMKG Membicarakan Ancaman Di Pantai Utara Jakarta

Pada saat ini sedang ada rapat oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati yang membuka Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional (Rakorbangnas) dengan beberapa kementerian dan lembaga. Dwikorita menutunya Rakorbangnas dengan tema One Observation Policy bertujuan untuk menyinkronkan data observasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (MKG) untuk mitigasi bencana. Yang dikatakan Dwikorita, planet bumi selama beberapa tahun terakhir mendapatkan perhatian khusus akibat dampak perubahan iklim global. Hal ini juga berdampak pada peningkatan aktivitas seismik di Indonesia.

Dari data menunjukan bahwa planet bumi kita sudah makin perlu mendapatkan perhatian lebih, terutama akibat dari dampak perubahan iklim global dan bahkan juga beberapa tahun terakhir ini terdata adanya fenomena peningkatan aktivitas seismik di Indonesia, ujar Dwikorita di Gedung BMKG, Jalan Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada hari Selasa. Berdasarkan data yang diperoleh BMKG, kata Dwikorita selain perubahan iklim global, cuaca ekstreme juga meningkatkan terjadinya fenomena alam. Selain itu karena dampak perubahan iklim global, kejadian cuaca ekstrim yang bersifat merusak juga mengalami peningkatan dari data yang kami catat, kata dia.

BMKG hingga saat ini, untuk mengatasi berbagai fenomena alam yang kerap terjadi beberapa tahun terakhir, menurut Dwikorita perlu adanya observasi di bidang MKG. Serta dibutuhkan penanganan yang tepat. Tentunya untuk dapat mengantisipasi berbagai fenomena, baik cuaca, keberlanjutan pembangunan, keberlanjutan peradaban dan kesejahteraan bangsa. Observasi terhadap kondisi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika merupakan hal yang sangat fital dilakukan secara tepat, kata dia

Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2009 pasal 3, dikatakan bahwa pemerintahan pusat, pemerintahan daerah dan pemangku kepentingan lainnya wajib menggunakan informsi MKG dalam menetapkan kebijakan. Dwikorita menambahkan selama ini informasi MKG belum tersosialiasi dengan baik sehingga dibutuhkan kerjasama dengan beberapa pihak. Hal ini tentunya semakin memperjelas betapa observasi itu sangat penting dan yang masih banyak kurang tersosialisasikan, kurang diketahui oleh publik observasi MKG tersebut, tidak hanya bisa dilakukan oleh BMKG, lanjutnya.

Salah satu contoh yang dipaparkan oleh Dwikorita adalah potensi tsunami di Pantai Utara Jakarta dengan ketinggian tertentu. Selain itu di Pantai Utara Jakarta juga sering terjadi banjir rob dan banjir kiriman dari hulu. Sebagai contoh, kita semua sudah mengetahui dari data BMKG, mohon maaf Pantai Utara Jakarta, itupun, ini saya katakan pantai bukan kota Jakarta, bukan kota Jakarta, Pantai Utara Jakarta itupun berpotensi untuk mengalami tsunami dengan ketinggian tertentu, imbuhnya. Selain itu Pantai Utara Jakarta sudah sering mengalami banjir rob, selain itu pantai utara Jakarta juga sudah sering mengalami banjir kiriman dari arah hulu. Dan juga adanya fenomena pasang surut, itupun mengakibatkan potensi pasang, kata Dwikorita.

BMKG sebut pentingnya program sinergitas dalam observasi MKG menurut Dwikorita juga berkaca pada fenomena Tsunami Selat Sunda pada akhir tahun 2018 lalu. Menurutnya BMKG sudah memprediksi adanya gelombang tinggi, namun belum bisa diprediksi terjadinya tsunami. Namun peringatan, demi peringatan ini sudah terprediksi itu saat itu belum bisa diprediksi akan terjadi tsunami. Jadi ada beberapa bencana yang bisa dipediksi. Tetapi ada juga yang tidak bisa diprediksi karena saat itu kejdian tsunami saat tergantung dengan erupsi gunung api, kata dia.

Dengan demikian, dikatakan Dwikorita butuh keterlibatan beberapa lembaga untuk melakukan observasi yang memprediksi terjadinya bencana alam. Sehingga sangat dibutuhkan satu kebijakan observasi di bidang MKG. Artinya di situ terlibat beberapa lembaga yang melakukan observasi, ada yang observasi meteorologi, geologi, observasi geofisika. Pada saat ini kita belum memiliki policy, one observation policy, meskipun Perpres-nya sudah terbit tahun lalu, tahun 2018. Memang Perpresnya baru terbit, sudah ada road map bagaimana menjalankan ruang observation policy, lanjutnya.

Namun Dwikora kembali menagaskan ancaman terdekat saat ini adalah Pantai Utara Jakarta. Di sana bisa terjadi antara gelombang pasang dan banjir dari hulu. Sebuah ancaman terdekat dengan kita sekali lagi adalah pantai utara Jakarta, di situ bisa terjadi antara gelombang pasang, antara tsunami dan banjir dari hulu. Jadi itulah yang perlu kami laporkan fenomena itu dan latar belakang kebutuhan itulah yang menjiwai kami harus lakukan rakorbangnas ini, tutupnya. Pada Rakorbangnas turut hadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan serta beberapa lembaga terkait.