Kendaraan Umum Terlebih Dahulu Yang Menggunakan Listrik

Kendaraan Umum Terlebih Dahulu Yang Menggunakan Listrik

Dalam era modern ini tidak lama lagi Indonesia akan memasuki era kendaraan ramah lingkungan. Perpres Mobil Listrik sudah ditekan. Dari beberapa APM (Agen Pemegang Merek) pun menyatakan kesiapannya untuk memproduksi kendaraan ramah lingkungan di Indonesia. Namun sebelum benar-benar diterapkan di kendaraan pribadi, Automotive Expert Bebin Djuana mengatakan bahwa pengalihan kendaraan bahan bakar ke kendaraan listrik harus lebih dulu diterapkan di kendaraan umum.

Sebetulnya inilah langkah paling cepat yang bisa diambil adalah melistrikan semua kendaraan umum, kata Bebin, belum lama ini. Dijelaskan Bebin, kendaraan umum memiliki daya jelajah lebih jauh dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Artinya, jika elektrifikasi diterapkan di kendaraan umum, akan mempunyai efek lebih besar.

Siapa di antara Anda semua pengguna mobil pribadi, yang dalam 12 jam, menempuh 400 km? Pasti nggak ada, yang bisa melakukan itu kendaraan umum seperti taksi, bus, jadi mereka-mereka itu kalau dilistrikkan itu menekan polusinya pasti hebat, lanjut Bebin. Perihal elektrifikasi untuk kendaraan pribadi, Bebin mengatakan mobil jenis hybrid atau plug-in hybrid yang lebih cocok diterapkan di pasar Indonesia lebih dulu.

Saat ini Presiden sudah menandatangani aturan mobil listrik, itu sangat positif. Yang artinya di negara kita sudah ada payung hukumnya, tinggal kementerian yang menjelaskan aturan terusannya. Dan saya berpikir bahwa, ketika kita mengarah ke mobil listrik itu tetap perlu bridging penghubung yang namanya hybrid, entah itu full hybrid atau plug-in hybrid. Kenapa? Kita perlu mengubah kebiasaan dari kendaraan bahan bakar, kata Bebin.

Bebin juga memberi saran supaya pemerintah memberi trigger atau pemicu, supaya mobil listrik dan motor listrik di Indonesia berharga terjangkau.

Di negara-negara maju, Norwegia misalnya, bahkan nggak jauh-jauh kemarin saya ke Malaysia, itu pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk, tidak mengenakan bea masuk untuk mobil listrik, nggak ada pajak barang mewah dan sebagainya agar barangnya terjangkau, pungkasnya.

Satroni Rumah Tetangganya Bocah Baru SMP Ala Ninja

Satroni Rumah Tetangganya Bocah Baru SMP Ala Ninja

Telah ketangkap seorang bocah yang baru berusia 14 tahun di Kabupaten Sukabumi berurusan dengan polisi. Dirinya nekat melukai tetangganya lantaran ketahuan hendak mencuri barang berharga. Sebagai tersangka, anak lelaki ini tampil ala ninja selagi melakoni aksinya. Pada saat peristiwa itu terjadi di Kecamatan Cireunghas, Sukabumi, Jawa Barat pada hari Senin malam, sekitar pukul 21.30 WIB. Bocah yang baru SMP itu sengaja menutup wajahnya dengan sarung. Dirinya menyatroni kediaman tetangga yang berjarak sekitar 20 meter dari rumahnya.

Bocah tersebut mengira rumah tetangganya itu kosong lalu dirinya mencongkel jendela kamar dan menggeledah seisi rumah, kata KBO Reskrim Polres Sukabumi Kota Iptu Ujang Taan, pada hari Selasa. Bocah tersebut membongkar lemari hingga beberapa ruangan ia geledah untuk mencari barang berharga yang ada di rumah tetangganya tersebut. Anak tersebut kemudian menuju kamar utama rumah.

Pada saat membongkar kamar utama ternyata di dalam kamar ada NS, ibu rumah tangga yang ditinggal suaminya yang bekerja di pabrik karena kebagian shift malam. Pada saat anak ini sedang membuka pintu, NS terbangun dan berteriak minta tolong. Pada saat korban berteriak. Dirinya atau tersangka itu panik, lalu tersangka menyerang korban dengan pisau dapur yang ada. Dirinya menyabet senjata itu hingga mengenai bahu korban, tangan dan kaki korban. Lalu tersangka melarikan diri, tutur Ujang.

Lalu polisi datang ke lokasi kejadian dan mengumpulkan keterangan sejumlah saksi. Lima jam kemudian polisi menangkap bocah tersebut beserta sejumlah barang bukti. Dirinya kita amankan bersama barang buktinya, pakaian bernoda darah dan senjata tajam yang dipakai mencongkel jendela. Pakaian itu dia gantung di kamar rumah, ucap Ujang.

Terjadi Konflik Antar Pengurus Apartemen Mediterania

Terjadi Konflik Antar Pengurus Apartemen Mediterania

Ini kata Ombudsman Jakarta Raya yang menyebutkan ada konflik antar pengurus disebuah Apartemen Mediterania, yang menyebabkan dicabutnya listrik penghuni Apartemen. Sebagai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji akan merevisi Pergub 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rusun Milik yang bisa memberikan kewenangan ke Pemprov DKI untuk memberi sanksi.

Saat ini kita sedang finalkan aturannya. Yang jelas, pergub yang mengatur rumah susun itu dirancang untuk memberikan keadilan bagi penghuni gedung dan pengelola. Karena di rusun selama ini ada ketidakadilan, kata Anies Baswedan di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada hari Senin.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan selama ini banyak pengurus apartemen yang sewenang-wenang kepada penghuni apartemen. Hal itu menyebabkan minat warga tinggal di apartemen menurun. Pengelola melakukan sewenang-wenang kepada para penghuninya bisa diperlakukan semena-mena dan itu membuat kemauan warga untuk tinggal di rusun jadi menurun untuk menempati apartemen, jelas Anies Baswedan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sedang menginventarisasi masalah yang ada di rusun Mediterania. Dari hasil revisi pergub akan diumumkan segera oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Itu semua sekarang kita inventarisasi dan akan kita buat tambahan aturan untuk mengendalikan situasi polarisasi dan friksi dalam organisasi, terangnya.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh Nugroho mengatakan terjadi konflik antara pengembang dan warga yang tergabung dalam kepengurusan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) di Apartemen Mediterania. Teguh menuturkan terdapat beberapa warga yang listriknya diputus hingga 27 hari. Ada warga yang sampai 27 hari sekarang nih listrik sama airnya dimatikan. Padahal dia ini pengurus P3SRS yang dia sahkan, kata Teguh saat dihubungi oleh salah satu wartawan, pada hari Senin.

Sebuah Kapal Nelayan Dibajak 2 Nelayan Tewas

Sebuah Kapal Nelayan Dibajak 2 Nelayan Tewas

Kapal Mina Sejati yang memuat 30 ABK dibajak saat berlayar di perairan Maluku. 2 orang tewas dalam peristiwa itu dan diduga pelaku pembajakan adalah ABK dari kapal tersebut. Menyampaikan informasi pembajakan dari Korpos SAR dan PSDKP Tual, Maluku bahwa KM Mina Sejati yang di nahkodai Ko Awi yang di bajak di laut oleh 3 orang ABK sendiri, kata Kabasrnas Ambon Muslimin, saat dihibungi wartawan pada hari Minggu.

Kabasrnas Muslimin mendapat informasi pembajakan pada hari Sabtu, sekitar pukul 16.00 WIT, kala itu petugasnya mendapat info adanya 9 orang yang kabur dari KM Mina sejati namun hanya 7 orang yang selamat, mereka yang selamat ditolong nelayan setempat dan sesampainya di darat mereka melapor ke Posko SAR, jadi informasi dari korban selamat yang melompat dari kapal tersebut bahwa kapal tersebut di rampok oleh ABK sendiri yang berjumlah 3 orang dan 18 orang masih berada atas kapal kita belum mengetahui nasibnya, Ujar Muslimin. 2 orang dinyatakan meninggal dunia, sambungya.

Kabasrnas muslimin menambahkan 2 kapal nelayan yang menolong 7 korban yang selamat tidak berani mendekati kapal yang di bajak lantaran mendapat informasi pembajak membawa senjata tajam, karena kapal yang menolong korban selamat tidak berani mendekat berhubung informasi bahwa yang merampok membawa senjata tajam kita team SAR belum tahu jenis benda tajam apa, tuturnya. Team Basarnas hanya bisa menunggu perkembangan bila diperlukan evakuasi korban tim SAR gabungan akan diberangkatkan karena hal tersebut merupakan kriminal dimana penangannya harus dari apparat bersenjata pada hari Minggu pagi tadi telah diberangkatkan KRI Lanal dari Kota Dobo menuju lokasi kapal yang di bajak.

Sebanyak 3 orang pelaku pembajakan kapal nelayan Kapal Mina Sejati di perairan Maluku telah teridentifikasi. Pelaku pembajakan diduga adalah Anak Buah Kapal (ABK) dari kapal tersebut. Identitas pembajak merupakan ABK KM Mina Sejati sendiri teridentifikasi ada 3 orang atas nama 1. Nurul Huda sebagai masinies 2. Ferri Dwi Lesmana 3. Qersim Ibnu Malik, kata Kabasarnas Ambon Muslimin saat dihubungi wartawan pada hari Minggu.

Muslimin menjelaskan data-data tersebut didapat dari Danlantamal Ambon, informasi dari KRI TLD-521 yang melakukan proses membebasan 23 sandera dari 3 orang pembajakan. Laporan awal menyebutkan bahwa ada 30 orang ABK namun ternyata ada 36 orang yang berada di kapal tersebut. Selain itu, jumlah ABK yang menyelamatkan diri dengan meloncat ke laut bukan 9 orang tetapi 13 orang dan dua di antaranya meninggal dunia.

ABK jumlah seluruhnya 36 orang, dengan keterangan, 13 orang menyelamatkan diri dengan menyeburkan diri ke laut (11 orang selamat, 2 org meninggal), ujarnya. Dia menambahkan korban yang selamat ditolong oleh 3 kapal yakni KM Mercel Jaya 56, KM Gemilang Samudera dan KM Surya Terbit. Sebelum itu, KRI TLD-521 sudah berada sekitar di lokasi untuk melaksanakan proses penyergapan. ABK yang selamat ditolong oleh KM Marcel Jaya 56, KM Gemilang Samudera dan KM Surya Terbit. KRI TLD-521 sudah berada sekitar pukul. 15.30 di lokasi untuk melaksanakan proses penyergapan, ujarnya.

Sebanyak 11 Napi Lapas Mojokerto Dapat Remisi Kemerdekaan

Sebanyak 11 Napi Lapas Mojokerto Dapat Remisi Kemerdekaan

Sebanyak 231 narapidana di Lapas Klas II B Mojokerto mendapatkan remisi HUT ke-74 Kemerdekaan RI, dari jumlah itu, ada 11 narapidana yang bebas karena telah habis masa hukumannya setelah dipotong remisi. Kesebelas narapidana itu pun merayakan hari kebebasannya dengan sujud syukur didepan lapas. Para napi yang mendapatkan remisi diberikan setelah para narapidana mengikuti upacara HUT ke-74 Kemerdekaan RI di halaman Lapas Klas II B Mojokerto, Jalan Taman Siswa. Sebanyak 11 narapidana yang memakai kemeja putih dan celana hitam, spontan sujud syukur setelah dinyatakan bebas, sayangnya belum nampak keluarga maupun kerabat yang menyambut kebebasan mereka karena tidak mengetahuinya.

Pada saat upacara HUT RI ke 74 Kepala Lapas Mojokerto Tendi Kustendi mengatakan terdapat 231 narapidana yang hari ini mendapatkan potongan masa pidana. Ada ratusan narapidana kasus pidana umum itu sebagian besar mendapatkan remisi selama 1-3 bulan. Namun, ada pula yang mendapatkan remisi selama 4, 5, dan 6 bulan.

Narapidana yang mendapatkan remisi sehingga hari ini bebas ada 11 narapidana, terdiri dari 5 narapidana kasus narkoba, 5 kasus pencurian dan 1 kasus perjudian, kata Tendi kepada wartawan usai menyerahkan remisi kepada para narapidana, pada hari Sabtu. Kepada sebelas narapidana yang hari ini bebas, lanjut Tendi, tergolong menerima remisi umum 2, karena remisi yang diberikan tepat dengan sisa masa hukuman mereka. Sementara 220 narapidana lainnya menerima remisi umum 1. Karena mereka masih harus menjalanai masa hukuman yang tersisa setelah dipotong remisi ke-74 HUT Kemerdekaan.

Kepada napi yang di berikan remisi kami berikan dengan kriteria napi yang sudah menjalani pidana minimal 6 bulan, yang bersangkutan berkelakuan baik, serta tidak pernah melanggar tata tertib di dalam lapas, terangnya. Dalam remisi yang diberikan kepada para narapidana kasus narkoba cukup mengkhawatirkan pasalnya, tidak menutup kemungkinan mereka akan kembali kambuh mengedarkan narkoba saat kembali ke masyarakat.

Untuk penguna narkoba kekhawatiran tetap ada, tapi kami tidak bisa melanggar undang-undang yang ada. Remisi sudah menjadi hak para napi. Kalau kami tidak melaksanakan salah juga, ujar Tendi. Dari lain sisi, bapak Tendi juga tak bisa menjamin para narapidana yang mendapatkan remisi akan berkelakuan baik saat sudah bebas, kami tidak menjamin mereka akan berkelakuan baik, tapi setidak-tidaknya hak mereka mendapatkan remisi kami penuhi. Perilaku setelah bebas tergantung pada manusianya, jelasnya.

Tendi berdalih telah selektif dalam mengajukan remisi kepada para narapidana kasus narkoba di Lapas Mojokerto, menurut Tendi pemberian remisi ini sudah melalui beberapa tahapan. Mulai dari melihat kelakuan napi selama di dalam, bagaimana dia bersosialisasi dengan napi lain, aktifnya dalam kegiatan di lapas, juga kami minta informasi ke kejaksaan apakah yang bersangkutan ada tindak pidana lain atau tidak, ungkapnya.

Dalam remisi ini, kata Tendi, sekaligus untuk mengurangi penghuni Lapas Mojokerto yang sudah over kapasitas, lapas yang idealnya untuk menampung 334 narapidana dan tahanan, saat ini ditempati 734 orang, setidaknya remisi mengurangi di dalam yang over kapasitas sehingga tidak terlalu berdesakan, tegasnya. Napi yang mendapatkan remisi HUT Kemerdekaan RI ke 74 ini menjadi berkah bagi 11 narapidana yang hari ini bisa menghirup udara segar. Seperti yang dirasakan Supriadi (47), narapidana kasus narkoba asal Desa Pekuwon, Kecamatan Bangsal, Mojokerto.

Saya sangat bersyukur hari ini mendapatkan kebebasan setelah ini saya akan menjadi orang baik-baik, kasihan istri dan orang tua saya, cetus bapak satu anak ini. Napi yang bernama Supriadi dijebloskan ke Lapas Mojokerto karena kepemilikan narkotika jenis sabu, Dirinya divonis 4 tahun 3 bulan penjara, dalam putusan kasasi Mahkamah Agung membuat hukumannya lebih ringan menjadi 2 tahun 2 bulan penjara, saya pun mendapatkan remisi kemerdekaan 4 bulan dan remisi bulanan saya dapat 2 bulan, jadi 6 bulan. Karena sisa hukuman saya kurang 6 bulan, hari ini langsung bebas, tandasnya.

Tahun Depan Presiden Jokowi Akan Gaji Pengangguran Sebesar 2 Juta

Tahun Depan Presiden Jokowi Akan Gaji Pengangguran Sebesar 2 Juta

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menargetkan ada sebanyak 2 juta orang yang akan masuk dalam program kartu pra kerja di tahun 2020. Kartu pra kerja, kata Hanif, merupakan salah satu program terobosan yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di tahun 2020. Sebanyak 2 juta orang kartu pra kerja, 2 juta orang yang akan dilatih melalui kartu pra kerja, kata Hanif di Kompleks DPR RI, Jakarta, pada hari Jumat.

Dengan begitu, maka akan ada 2 juta orang yang akan mendapatkan insentif atau gaji dari pemerintah melalui program kartu pra kerja. Hanif menceritakan, pelaksanaan program kartu pra kerja sejalan dengan fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tengah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), mulai dari pelatihan vokasi hingga sertifikasi profesi melalui balai latihan kerja pemerintah maupun swasta. Salah satu implementasi konkretnya adalah kartu pra kerja di 2020, ungkap dia.

Dapat diketahui, ada tiga kelompok yang bisa masuk dalam program kartu pra kerja. Pertama, para pencari kerja dalam hal ini masyarakat yang baru lulus sekolah baik SMA maupun perguruan tinggi. Kedua, mereka yang membutuhkan peningkatan keterampilan (upskilling) dan ketiga, para korban PHK. Di dalam kartu pra kerja ada beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh para penerima, mulai dari pelatihan selama tiga bulan lalu mendapat sertifikasi dan mendapat insentif usai pelatihan. Lalu, untuk peningkatan keterampilan dilakukan selama dua bulan dan bagi pekerja yang menjalani itu akan mendapat insentif pengganti karena selama pelatihan tidak diberi upah oleh perusahaan.

Saat ini bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan insentif berupa uang kepada para masyarakat usia produktif yang belum memiliki pekerjaan alias pengangguran. Dengan caranya adalah lewat program Kartu Pra-Kerja. Bapak Menteri Ketenagakerjaan yang bernama Hanif Dhakiri mengatakan ada beberapa kriteria yang akan mendapatkan Kartu Pra-Kerja dan mendapatkan berbagai fasilitas yang sudah ditetapkan pemerintah.

Ya tentu nanti ada lah. Tapi setidaknya mewakili dari tiga kelompok besar, kata Hanif di Komplek Istana Presiden, Jakarta, pada hari Jumat. Tiga kelompok yang dimaksud adalah, pertama, para pencari kerja dalam hal ini masyarakat yang baru lulus sekolah baik SMA maupun perguruan tinggi. Kedua, mereka yang membutuhkan peningkatan keterampilan (upskilling).
Ketiga, para korban PHK.

Menteri Ketenagakerjaan bapak Hanif menyebutkan, di dalam Kartu Pra-Kerja ada beberapa fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, mulai dari pelatihan selama tiga bulan lalu mendapat sertifikasi dan mendapat insentif usai pelatihan. Lalu, untuk peningkatan keterampilan dilakukan selama dua bulan dan bagi pekerja yang menjalani itu akan mendapat insentif pengganti karena selama pelatihan tidak diberi upah oleh perusahaan.

Ketika nggak kerja kamu kan kehilangan upah. Nah itu dikasih insentif, kata Hanif. Ini dinamakan insentif pengganti upah. Walaupun namanya insentif pengganti upah, nanti itu apakah 100% upah, 75% upah, atau 50% upah itu simulasi fiskal. Itu kita tunggu dari Kemenkeu, tambah dia. Fasilitas selanjutnya adalah re-skilling bagi para korban PHK. Durasi pelatihannya selama dua bulan lalu diberikan sertifikat dan mendapatkan insentif selama masa pelatihan.

Masyarakat Pinggir Kali Ciliwung Berharap Adanya Normalisasi

Masyarakat Pinggir Kali Ciliwung Berharap Adanya Normalisasi

Warga yang tinggal di dekat bantaran Kali Ciliwung yang melintasi Jalan Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan berharap Pemprov DKI melakukan normalisasi. Hal itu agar tak terjadi longsor di kawasan Bukit Duri, Jaksel. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua RT 12 RW 1, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Gerald Pangalila. Sebagai ketua RT 12 RW 1 bapak Gerald mengatakan normalisasi dirasa penting lantaran ada warganya yang kena longsor akibat adanya warga bantaran yang melebarkan lahan ke Kali Ciliwung.

Warga sangat setuju banget kalau pinggir kali Ciliwung dibeton, dinormalisasi, pemasangan tiang pancang, atau penghijauan itu lebih bagus sih menurut saya, sebut Gerald, saat ditemui di salah satu rumah warga, di Jalan Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan, pada hari Rabu. Kalau dari bangunan yang sekarang sampai kurang lebih 25 meter karena longsor. Karena ketika saya kecil masih bisa main di sini bantaran kali dari ujung RT 12 sampe RT 12 ujung lagi, tambahnya.

Pernyataan Gerald itu menanggapi adanya warga di bantaran kali Ciliwung yang melebarkan lahannya menggunakan karung berisi batu. Wilayah yang dipimpin Gerald diketahui berada tepat di seberang bantaran kali yang lokasinya berada di wilayah Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur. Gerald mengaku tidak mengetahui pasti awal mula terkait adanya pelebaran lahan yang dilakukan warga bantaran Kali Ciliwung. Namun dia menceritakan, warga menumpuk karung berisi dan bambu untuk melebarkan rumahnya.

Kita nggak tahu pastinya kapan, tapi yang kita tahu pasti selalu ada rumah baru. Dan tahu saya betul bagaimana mereka bekerja. Jadi gini, jadi mereka itu matok bambu, terus bangun rumah, next bangun lagi, masang bambu lagi mereka padetin lagi. Begitu kena banjir, kita yang kekikis, karena saya perhatiin bentuk aliran kalinya, pungkasnya. Sementara itu, terkait longsor yang dialami warganya itu, Gerald mengaku memiliki solusi sendiri.

Selama ini sih saya hanya terima keluhan dari warga, kayak rumahnya nih bawahnya nih sudah mulai ngegorong. Ya saya bikin solusi saja sama mereka, kita ambil tindakan sendirilah masang slup sendiri, masang tiang pancang sendiri, ujar Gerald. Gerald mengatakan warga di wilayahnya sempat dibantu pihak Pemprov DKI pada tahun 2012 untuk mengatasi longsor. Namun, bantuan tersebut belum mencakup keseluruhan kebutuhan warganya.

Pada Tahun 2012 kalau nggak salah itu ada pasang beronjong bantuan dari Pemda DKI, tapi tidak maksimal, tidak memadai sama wilayah kita. Dari panjangnya saja nggak penuh kita dapatnya beronjong itu. Cuma itu saja dari pemerintah, kata Gerald. Gerald mengaku belum ada koordinasi dengan pihak RT Kebon Pala, Jatinegara terkait warganya yang menumpuk karung untuk melebarkan rumahnya. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Kecamatan karena masalah ini lintas wilayah. Belum ada koordinasi dengan RT Kebon Pala, tapi saya sampaikan ke Kecamatan Tebet, ke Pak Camat, sama Pak Lurah Bukit Duri. Saya pikir sudahlah mereka yang menghadapi sih, katanya.